PEMBANGUNAN FISIK DI TANGSEL MASIF, PEMBANGUNAN MENTAL KURANG

FOTO : Peserta diskusi foto bersama seusai kegiatan.

TANGSEL,SATELITKOTA.COM – Meski tergolong sebagai kota baru, pembangunan Kota Tangerang Selatan secara fisik sangat masif, namun hal itu juga tak sebanding dengan pembangunan mental masyarakat di Tangerang Selatan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tangerang Selatan secara makro pada tahun 2017 membaik signifikan. Namun dalam kenyataannya, masih ada banyak persoalan yang terjadi.

Hal itu dikatakan Pengamat Sosial Kota Tangerang Selatan, Rudy Gani dalam acara diskusi publik, yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, dalam keterangan tertulisnya yang di terima Satelitkota.com, Jumat (14/09) di Aula Insan Cita, Jl. Pesanggrahan Kota Tangerang Selatan.

“Yang ingin saya tekankan disini adalah soal pembangunan mental masyarakat Tangsel, memang secara makro (hitungan angka) IPM Tangsel meningkat, tapi yang harus dibenahi oleh Pemerintah Tangsel adalah soal mental yah,” kata Rudy Gani, saat diskusi publik.

Menurut Rudy, dalam konteks pembangunan di Tangerang Selatan secara fisik, masih ada beberapa persoalan yang dinilainya tidak pas.

Ia mencontohkan di kecamatan Pamulang, yang masih ada gorong-gorong yang rusak karena tidak sesuai dengan perencanaan pembanguan oleh pemerintah.

Acara diskusi HMI Cabang Ciputat yang digelar di Aula Insan Cita (AIC) itu bertajuk, ‘Membaca Ulang Arah Pembangunan Tangerang Selatan’. Acara diskusi itu selain dihadiri puluhan kader HMI, serta Pengurus HMI Cabang Ciputat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan yang diwakili staffnya, Siti Irma Suryani tak menampik pernyataan Rudy Gani. Ia menjelaskan, untuk setiap rencana pembangunan di Tangerang Selatan, semuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJM dan RPJMD) yang nantinya pada tingkat pelaksanaanya ada ditingkat dinas.

“Sebenarnya sih kalau perencanaan itu secara garis besar sudah ada di RPJM, cuma untuk pelaksanaanya adalagi ditingkat dinas (OPD) kita menyebutnya.” kata Irma.

Menurut Irma, dalam persoalan yang disampaikan pengamat sosial itu,
pemerintah harus tau persoalannya.

“Cuma dalam persoalan kasus ini kita butuh tau, misalnya nih di lokasi ini dan terjadinya bagaimana, karena bisa jadi itu bisa spesifik, tiap daerah yang terjadi itu bisa jadi seperti itu.” kata Irma.

Diacara Diskusi Publik itu, Irma mencontohkan, soal agenda perencanaan pembangunan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

“Misalnya, keresahan masyarakat disitu banjir semua. Namun misalnya, dalam perencanaannya, dinas ternyata OPD itu mereka harus menyambungkan dengan yang ada. Itu contoh yah, itu contoh kemungkinan yang ada. Karena kita gak tau sebenarnya dikasus itu. Itu contoh ya.” kata Irma.

Dalam acara diskusi itu juga, selain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang dan Pengamat Sosial, juga dihadiri Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

Dalam acara diskusi publik tersebut, HMI Cabang Ciputat juga tak hanya membahas soal rancangan pembangunan, namun juga merespon soal Smart City, yang saat ini telah disematkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2017 lalu. (Haji Merah).

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.