INI PANDANGAN FRAKSI DPRD KOTA TANGERANG TERHADAP TIGA RAPERDA

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

TANGERANG,SATELITKOTA.COM – Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/3/2019).

Pada Raperda pertama tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sumarti mengaku sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Tangerang yang sudah menyiapkan RPJMD 2019-2023 secara matang dan baik, dengan memuat visi misi serta janji kerja yang disampaikan selama kampanye Pilkada 2018 lalu.

“Dalam Paripurna ini kami DPRD menagih janji walikota dan wakilnya pada saat kampanye Pilkada tahun lalu. Dan kami khususnya fraksi PDIP mengapresiasi Pemkot yang ingin mewujudkan masyarakat sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing,” kata Sumarti, usai kegiatan yang berlangsung di gedung Paripurna DPRD Kota Tangerang.

Menurut ia, RPJMD ini telah mengakomodasi agenda pembangunan yang ada di kampung-kampung, dengan harapan menjadi jawaban atas permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat selama ini.

“Kami berupaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pelayanan masyarakat yang e-government. Namun harus terlebih dahulu membangun infrastrukturnya, agar dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan itu,” tuturnya.

Sementara pandangan terhadap Raperda kedua terkait perubahan atas Perda No 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Sumarti menegaskan bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus sesuai susunan atau struktur organisasi yang ada di daerah.

Memang, kata dia, perubahan SOTK tersebut akan membawa konsekuensi tersendiri, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat pengguna layanan. Dan tentunya, perubahan SOTK juga akan berimbas pada perombakan berbagai hal, baik secara fisik maupun administratif.

“Yang perlu dipahami, perubahan SOTK itu dilakukan untuk mengemban amanah negara yang bertujuan melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” terangnya.

“Maka dengan SOTK baru nantinya, Pemkot Tangerang dituntut untuk tetap meningkatkan kinerjanya,” lanjut Sumarti.

Dan terakhir, pandangan terhadap Raperda terkait perubahan ketiga atas Perda No 17 tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu, pihaknya mengapresiasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur dalam rancangan tentang perubahan ketiga atas Perda tersebut, dengan beberapa masukan sebagai berikut:

– Objek dan Subjek retribusi, serta golongan retribusi harus jelas terurai dalam perubahan Perda tersebut.

– Prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besaran biaya tarif, serta wilayah pemungutan juga harus terurai dan terukur.

“Dengan perubahan ini, kami berharap roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang bisa berjalan baik, didukung aparatur yang bersemangat dan loyalitas tinggi,” tandasnya.

Sebelumnya, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang bakal menggabungkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM). rencana penggabungan dikarenakan kedua OPD tersebut dinilai saling melempar tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. (HEL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.