SATELIT KOTA, Jakarta — Isu penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih perlu dibedakan dari mekanisme pembayaran yang dijelaskan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan gaji pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri dibayarkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing penerima.
Menurut Suahasil, mekanisme pembayaran langsung membutuhkan data penerima yang valid, termasuk identitas pegawai, nomor rekening, dan bank tujuan. Data tersebut menjadi dasar agar uang negara diterima oleh pihak yang berhak.
“Kalau pembayaran gaji itu, idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya, PNS, TNI, Polri. Masing-masing punya rekening,” kata Suahasil.
Pernyataan itu menjelaskan mekanisme pembayaran gaji yang diterapkan pemerintah. Namun, tanpa keterangan tambahan mengenai isu Koperasi Desa Merah Putih, pernyataan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah secara khusus membantah rencana penyaluran gaji melalui koperasi tersebut.
Headline Pemkab Tangerang Uji Pupuk Organik di Sawah Sepatan, Bisakah Pangkas Biaya Petani?
Headline Beri Apresiasi ke Mentan, Budiman Sudjatmiko Klaim Swasembada Beras Tercapai
Headline Ikhwan Wicaksono, Seniman yang Mengubah Tembok-tembok Kosong Menjadi Cerita
Headline Menu Rumahan di CitraRaya yang Bikin Kangen Ndeso: Buntil, Olahan Pare dan Cumi
Suahasil menekankan bahwa ketepatan data merupakan unsur penting dalam sistem pembayaran. Pemerintah harus memastikan daftar penerima sesuai dengan identitas dan rekening yang terdaftar.
“Yang penting di dalam setting tersebut adalah nomor satu, kita memiliki daftar nama dari seluruh PNS, TNI, Polri. Daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas di bank yang mana,” ujarnya.
Mekanisme serupa, kata Suahasil, juga berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang berstatus sebagai pegawai daerah. Dana tunjangan tersebut ditransfer langsung dari kas negara ke rekening masing-masing penerima.
Sistem pembayaran langsung merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara. Dengan data penerima yang terverifikasi, pemerintah dapat menyalurkan dana berdasarkan identitas dan rekening tujuan yang jelas.
Di sisi lain, Suahasil mendorong perluasan kepemilikan rekening bank kepada masyarakat. Menurut dia, akses terhadap rekening perbankan tidak semestinya hanya dinikmati pegawai pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita menginginkan bahkan bukan hanya PNS, TNI, Polri yang memiliki rekening, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki rekening,” kata dia.
Kepemilikan rekening dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan memudahkan penerimaan pembayaran secara langsung. Meski demikian, untuk memastikan duduk perkara isu gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan konfirmasi khusus mengenai kebijakan tersebut kepada pemerintah. (*
Komentar