SATELIT KOTA, Jakarta — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas percepatan pencapaian swasembada beras nasional. Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto selama empat tahun itu diklaim tercapai dalam satu tahun.
Budiman menyampaikan apresiasi tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, capaian itu tidak terlepas dari kebijakan peningkatan produksi pangan dan pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian.
“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.
Ia mengatakan, swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Niño, dan ketidakpastian geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok pangan dunia. Peningkatan produksi domestik dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan beras dari luar negeri.
Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Produksi padi pada periode yang sama tercatat 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.
Headline Restoran Dapoer Kharisma di Sepatan Ludes Terbakar, Tujuh Unit Damkar Dikerahkan
Headline Pasar Kaget City Market CitraRaya: Ketika Belanja Minggu Pagi Menjadi Rekreasi
Soft News Industri Sawit dan Asap Karhutla yang Mengepung Langit Republik
Headline TransNusa Buka Rute Melbourne-Bali, Frekuensi Penerbangan Jadi Setiap Hari
Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Pemerintah juga menyatakan tidak melakukan impor beras konsumsi pada 2025.
Selain produksi, Budiman menyoroti kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Data BPS menunjukkan NTP pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat 1,49 persen.
“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya,” kata Budiman.
Menurut dia, kenaikan produksi perlu diikuti perbaikan pendapatan petani agar manfaat pembangunan pertanian dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan hasil panen tanpa penguatan daya beli petani dinilai belum cukup untuk memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.
Dari sisi cadangan pangan, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog hingga 8 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton, sekaligus melampaui realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton.
Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton.
Budiman menegaskan, tantangan berikutnya adalah mempertahankan produksi, menjaga stabilitas harga, dan memastikan cadangan pangan tetap memadai. Konsistensi kebijakan diperlukan agar swasembada tidak berhenti sebagai capaian sesaat.
“Ke depan, tantangannya adalah menjaga agar swasembada ini berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan harus terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian berkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat perdesaan menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu dibarengi penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.
Budiman menilai koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mempertahankan peningkatan produksi sekaligus memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan lebih luas. (*
Komentar